0852-9266-3693

Mau Pasang Iklan?

Informasikan Bisnis & Usaha Anda di Sini

02 Oktober 2014

Blunder SBY di Akhir Jabatan

Jakarta - Pekan lalu PDI Perjuangan (PDIP)
sangat kecewa dengan sikap Partai Demokrat terkait RUU
Pilkada. Belum habis, ternyata pekan ini, PDIP kecewa lagi
terkait dukungan Demokrat terhadap pemilihan ketua DPR.
Sebelumnya, kekecewaan PDIP terhadap Demokrat saat
pengesahan RUU Pilkada. Demokrat walk out (meski SBY
meminta all out) dari ruang rapat paripurna dengan alasan
fraksi-fraksi di DPR tidak mengindahkan 10 poin agar
syarat pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Namun, PDIP
mengaku di saat menerima 10 syarat itu, justru Demokrat
walk out.
Kekecewaan yang akumulatif dari PDIP atas Demokrat/SBY
itu telah membuat barisan Banteng marah, namun mungkin
sebatas itu saja. Sebab gerakan massa dari kubu Banteng
terhadap SBY dan Demokrat sudah diantisipasi: segitu-
segitu saja. Relatif lembek. Sehingga Cikeas tidak terlalu
cemas
dan tak begitu was-was atas manuver dan gerakan massa
PDIP untuk menghadang Presiden SBY.
Artinya apa? Itu indikasi bahwa masyarakat bawah dan
mahasiswa serta kaum muda, mengidap kelelahan politik
karena secara materi juga sangat lemah, dan secara moral,
letih juga dan harus diperdalam dengan "Revolusi Mental".
Sayang, Jokowi sendiri tidak bergelora menyuarakan
"Revolusi Mental", karena dia harus berhitung dengan
massa Kubu Koalisi Merah Putih yang mudah meletup, atau
bahkan membara.
SBY seakan maju kena mundur kena ketika berhadapan
dengan tekanan publik dan PDIP terkait UU Pilkada. Publik
menginginkan pilkada langsung, namun rezim SBY
mengunci dengan mengajukan RUU Pilkada yang akhirnya
menjontrongkan SBY ke dalam situasi tidak
menguntungkan: SBY diserang media sosial dan civil
society sebagai 'pengkhianat demokrasi'. Sekali lagi, SBY
maju kena mundur kena, karena nasi sudah jadi bubur.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai
sejumlah langkah yang akan diambil oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membatalkan UU Pilkada
pun, bakal sia-sia. Salah satu contohnya, kata Mahfud,
dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (perppu), misalnya. Itupun bakal sia-sia.
Selain itu, menurut Mahfud, penerbitan perppu
kemungkinan besar ditolak DPR. Mengenai rencana SBY
yang akan mengajukan uji materi terhadap UU Pilkada ke
MK, Mahfud menilai SBY tak punya legal standing atau
alasan hukum, baik sebagai Presiden RI maupun ketua
umum Partai Demokrat, untuk menggugat UU Pilkada.
Alasan lainnya, menurut Mahfud, MK sudah mengeluarkan
keputusan yang menyebut partai pemilik
yang punya kursi di DPR tidak bisa mengajukan uji materi
undang-undang. Dia memperkirakan gugatan UU Pilkada
bisa diterima oleh MK dengan pemohon pihak selain SBY.
Alhasil, terkait RUU Pilkada, SBY dalam posisi dilematis
karena kekeliruannya sendiri. Dalam arti, blunder bagi SBY
itu menggilasnya sendiri karena Demokrat/SBY sedang alpa
atau khilaf. Inikah hukum karma dari politik era reformasi
yang terus-menerus dalam transisi? Mungkin publik atau
keluarga Cikeas, yang bisa merasakan atau menjawabnya
sendiri.

sumber: inilah.com

Tidak ada komentar:
Write komentar

Punya informasi terbaru yang ingin dimuat di web ini?. Hubungi kami di link ini:- https://t.co/quGl87I2PZ
Mau langganan informasi?