0852-9266-3693

Mau Pasang Iklan?

Informasikan Bisnis & Usaha Anda di Sini

02 Oktober 2014

Kegamangan Jokowi Membentuk Rezim Trisakti

Jakarta - Presiden terpilih Jokowi-JK
menghadapi masalah dan tantangan yang tidak mudah.
Belum dilantik saja, Jokowi-JK sudah mendapatkan
tekanan dari parlemen dengan kemenangan Koalisi Merah
Putih atas kubu Indonesia Hebat terkait UU Pilkada.
Bagaimana kemungkinannya?
Peneliti senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo
menilai, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)
menghadapi hambatan dalam menjalankan pemerintahan
berdasarkan Trisakti Bung Karno. Meskipun selama ini
Jokowi dinilai sebagai sosok antitesa dari Presiden SBY.
Namun, kata Karyono, setelah adanya Rumah Transisi dan
pengumuman komposisi kabinet dengan porsi 18
profesional dan 16 dari partai politik yang tidak melibatkan
secara terbuka publik, maka mantan Wali Kota Solo itu
tidak lagi bisa diharapkan dapat membangun kabinet yang
prorakyat, pro-job, dan pro-poor.
Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi dilema dan
paradoks bagi Jokowi dalam melaksanakan ajaran Trisakti.
Pertama, adanya kepentingan kelompok atau interest group
di lingkaran Rumah Transisi. Karyono Wibowo mengatakan
para pemilik kepentingan akan selalu mendekati penguasa
yakni Jokowi.
Bahkan, seandainya Prabowo yang terpilih sebagai
presiden, kepentingan kapital juga mendekat. Dilema
kedua, yakni adanya realitas politik. Realitas politik saat ini
mengedepankan kekuasaan dan transaksional. Sehingga
tidak mudah bagi Jokowi untuk menjalankan Trisakti.
Bagaimanapun, parpol yang mendukung Jokowi-JK tentu
tidak mau diberikan cek kosong, tentu ada negosiasi dan
transaksi.
Dilema ketiga, paradoks konstitusi, yakni banyak peraturan
yang bertentangan dengan UUD 1945. Otomatis peraturan
itu bertentangan dengan spirit Trisakti. Keempat, koalisi
Jokowi yang lemah di parlemen, memungkinkan oposisi
memaksimalkan tekanannya sehingga terjadi imobilisme
pemerintahan Jokowi. Sehingga sangat sulit bagi
pemerintahan baru nanti untuk bergerak cepat.
Oleh sebab itu, ungkap Karyono Wibowo yang juga alumni
GMNI, ada beberapa opsi yang harus dipilih Jokowi untuk
memudahkan melaksanakan Trisakti.
Pertama, mau tidak mau Jokowi harus melakukan
kompromi politik dengan parpol di KMP. Namun, kompromi
itu mengandung konsekuensi yakni adanya transaksi. Jika
tidak kompromi, imbuhnya, kekuatan Jokowi-JK di DPR
sangat lemah yakni kurang dari 50%. Kedua, Jokowi bisa
melakukan kompromi politik dengan syarat semua menteri
dan pejabat negara harus mau dan bisa menjalankan
konsep Trisakti.
Ketiga, Jokowi tetap bertahan dengan tidak melakukan
kompromi dengan kekuatan lawan politik di DPR, akan
mengumumkan para menterinya di Kabinet Indonesia
Hebat.
Namun disinyalir, tokoh politik dan profesional yang akan
duduk di kementerian ini diduga kuat ada unsur
transaksional. Hal ini juga menjadi dilemma dan problem
krusial.
Artinya, Jokowi-JK harus lebih cermat dan bekerja ekstra
keras dengan merekrut sebanyak mungkin para inteligensia
dan kalangan civil society untuk menolong
pemerintahannya dari 'jebakan batman' secara politik,
hukum dan ekonomi. Agar bisa menjadi pemerintahan
Trisakti, bukan rezim transaksi atau kleptokrasi.

sumber: inilah.com

Tidak ada komentar:
Write komentar

Punya informasi terbaru yang ingin dimuat di web ini?. Hubungi kami di link ini:- https://t.co/quGl87I2PZ
Mau langganan informasi?