0852-9266-3693

Mau Pasang Iklan?

Informasikan Bisnis & Usaha Anda di Sini

09 Januari 2015

DANA DESA JADI REBUTAN

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo terlalu cepat dan tergesa-gesa dalam bekerja. Sedemikian rupa tergesa-gesanya itu, sehingga efek ketergesaannya itu terdengar masyarakat.

"Misalnya, mengubah nomenklatur kementerian. Tergesa-gesa, sehingga antarmenterinya sendiri berkelahi di depan umum. Menteri Desa itu," kata Fahri di Jakarta, Kamis 8 Januari 2015.

Menurut Fahri, Jokowi seharusnya santai saja sampai Desember. Lalu, Januari baru membahas mengenai anggaran.

"Kenapa Januari? Karena Januari itu mulai pembahasan APBN Perubahan. Sehingga kita bisa menyesuaikan nomenklatur dengan anggarannya," ujarnya.

Tapi karena itu tidak dilakukan, politikus PKS itu mengatakan, akhirnya yang terjadi adalah ada menteri yang bertengkar di depan umum. Dia menilai, kondisi itu tidak bagus di mata masyarakat.

"Harusnya diselesaikan di dalam kabinet dulu. Sehingga tidak ada berita di luar. Apalagi kan di situ ada uang. Kalau Rp1 miliar per desa itu sekitar Rp73 triliun. Nah, uang ini tercium lagi diperebutkan antara PDIP dengan PKB," ujarnya.

Fahri berharap persoalan rebutan anggaran itu jangan sampai ke publik. Dia meminta Jokowi agar menyelesaikan di dalam kabinet lebih dahulu.

"Enggak enak. Karena pekan depan DPR sudah masuk. Mereka akan dipanggil. Dan nanti makin terungkap reputasi dari pemerintahan baru yang hancur," katanya.
Sebelumnya, sejumlah kalangan minta perdebatan kewenangan desa antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri segera diakhiri. Sebab, hal itu akan membuat masyarakat perdesaan gelisah dan justru malah adanya anggapan telah terjadi ketidakharmonisan antar kementerian pemerintah Presiden Joko Widodo.

“Perdebatan kewenangan desa, tidak perlu lagi harus disikapi dengan polemik. Semua harus bermuara dari Undang-undang, karena itu menjadi barometer hukumnya.  Di Undang-undang itulah, menjadi patokan kelembagaan yang menjalaninya,” ujar Indra Sakti Lubis, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) usai berlangsungnya Focus Group Discussion (FGD) Outlook dan Road Map Pelaksanaan UU Desa di Jakarta.

Dosen IPDN Sadu Wasistiyono mengungkapkan, belum terbitnya keputusan Presiden Jokowi terkait lembaga kementerian yang berwenang menangani pemberdayaan desa,  membuat Kementerian Desa kesulitan mengeluarkan Peraturan Menteri dan peraturan turunannya terkait pemberdayaan desa.

"Saya kira tinggal dipilih. Masyarakat gelisah dengan situasi ini. Sebaiknya segera Presiden memutuskan siapa (Kementerian) yang mengurus, supaya mengakhiri kegelisahan masyarakat desa. Pasalnya, hal itu hanya akan membuat pembanguan desa terbengkalai,"  ujar Sadu.

sumber: vivanews.com

Tidak ada komentar:
Write komentar

Punya informasi terbaru yang ingin dimuat di web ini?. Hubungi kami di link ini:- https://t.co/quGl87I2PZ
Mau langganan informasi?