0852-9266-3693

Mau Pasang Iklan?

Informasikan Bisnis & Usaha Anda di Sini

13 Januari 2015

TIDAK MEMILIKI IJIN PEMBANGUNAN SPPBE DIHENTIKAN

Wonogiri – Proyek pembangunan SPBBE di
Ngadiroyo Kecamatan Nguntoronadi diklaim tidak
disertai perizinan, akhirnya dihentikan sementara.
Hal itu menyusul setelah adanya pemanggilan pihak
investor oleh Satpol PP Wonogiri pekan lalu. Selain
menyalahi perizinan, proyek itu semestinya harus
melalui kesepakatan antara pemerintah terkait
penentuan lokasi proyek.
Kepala Satpol PP Wonogiri, Waluyo mengatakan,
pemanggilan pihak investor dilakukan setelah
pemberitaan mengenai bangunan tak berizin di
Ngadiroyo, disebut hendak digunakan sebagai
SPBBE muncul di media. Pihaknya langsung
berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan (BPMPP). Selain itu, tim Satpol
PP juga langsung melakukan pemeriksaan ke
lokasi. Hasilnya diperoleh kepastian pembangunan
SPBBE itu memang menyalahi aturan.
“Kemudian, Jumat lalu, pemiliknya kami panggil.
Kami minta agar pembangunan itu disesuaikan
dengan regulasi. Lalu, pemilik sepakat untuk secara
sadar menghentikan pembangunan. Selain itu,
pemilik juga sanggup untuk segera mengurus
perizinan pendirian SPBBE itu. Nanti baru setelah
perizinan lengkap, pembangunan akan dilanjutkan,”
katanya, Senin (12/1).
Sedangkan Kepala BPMPP, Eko Subagyo kembali
menegaskan dokumen perizinan di balik
pembangunan SPBBE di Ngadiroyo itu baru sebatas
izin prinsip penanaman modal. Karena itu,
dipastikan pembangunan SPBBE saat ini dilakukan
investor melanggar aturan. Bahkan, dia menyebut
untuk bisa mulai membangun instalasi, mestinya
investor masih butuh waktu cukup lama karena
banyaknya perizinan mesti diurus. Dia juga
mengklaim pihak investor telah menyalip berbagai
proses dan prosedur perizinan.
“Harusnya pembangunan baru bisa dilakukan jika
semua izin sudah dipenuhi. Saat ini izin yang ada
baru izin prinsip investasi. Itu belum bisa dijadikan
dasar pembangunan instalasi. Untuk perizinan
pendirian instalasi, investor saat ini baru dalam
proses kejelasan status tanah di BPN,” beber Eko
Subagyo.
“Jadi belum mengurus izin pendirian karena yang
harus diselesaikan kali pertama adalah status
tanah. Dari lahan pertanian menjadi lahan
pengeringan, kemudian baru ditetapkan hak guna
bangunan, baru ada proses perizinan dari mulai HO,
izin lingkungan, kemudian diterbitkan izin bangunan
(IMB) dan masih ada lagi sederetan proses
perizinan yang melibatkan pihak Pertamina dan
juga pihak Bappeda Wonogiri terkait tata ruang
lokasi,” tambahnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda), Sri Djarwadi
melalui Kepala Bidang Pengembangan dan
Prasarana Wilayah, Edi Joko Dwiyono, mengatakan
di Perda tentang Tata Ruang Wilayah,
pembangunan SPBBE memang tidak mengarah ke
satu titik lokasi, namun mengarah secara umum ke
wilayah kecamatannya.
Sedang untuk perizinannya perlu sinkronisasi antara
sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SPKD), di
antaranya Bappeda, Kantor Lingkungan Hidup,
BPMPP dan Satpol PP. Selain soal perizinan,
sinkronisasi itu juga meliputi penentuan lokasi
SPBBE. Investor, menurut dia tidak boleh secara
sepihak menentukan lokasinya.
“Sampai saat ini kami belum sama sekali rapat
bersama membahas perizinan pendirian proyek
SPBBE itu,” katanya.

sumber: timlo.net

Tidak ada komentar:
Write komentar

Punya informasi terbaru yang ingin dimuat di web ini?. Hubungi kami di link ini:- https://t.co/quGl87I2PZ
Mau langganan informasi?