0852-9266-3693

Mau Pasang Iklan?

Informasikan Bisnis & Usaha Anda di Sini

16 Januari 2015

TUNDA PEMBANGUNGAN WADUK PIDEKSO

WONOGIRI – Pemerintah pusat diminta menunda rencana untuk memulai tahapan pembangunan fisik Waduk Pidekso di Kecamatan Giriwoyo. Pemerintah diimbau untuk konsentrasi terlebih dahulu pada pembebasan lahan milik penduduk yang bakal ditenggelamkan.

Hal tersebut harus dilakukan pemerintah untuk menghindari persoalan di kemudian hari seperti yang terjadi di Waduk Kedung Ombo. Desakan tersebut disampaikan anggota DPR RI asal Wonogiri Hamid Noor Yasin, dan anggota DPRD Jateng asal Girowoyo Hadi Santosa. Menurut kedua politisi itu, langkah pemerintah untuk memulai pembangunan Waduk Pidekso sebelum ada kesepakatan dengan warga sangat rentran persoalan. Bahkan, bisa memicu pergolakan.

“Dari sisi manfaat, mungkin benar bahwa Waduk Pidekso bermanfaat sangat besar dan mampu meningkatkan ekonomi. Tapi, dari sisi lain, ada ratusan keluarga harus pindah karena lahan yang mereka tempati bakal tenggelam. Karena itu, pembebasan tanah milik warga ini harus selesai dulu,” kata Hamid Noor Yasin, kemarin siang (14/1).

Hamid mengingatkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2010 tentang Bendungan, disebutkan bahwa dalam membangun waduk, terlebih dahulu harus dilakukan konsultasi publik agar masyarakat dapat memahami apa fungsi dan manfaat waduk. Hal itu penting untuk mencegah dan menghindari konflik dimasyarakat. Persoalan-persoalan yang berpotensi muncul harus beres terlebih dahulu sebelum dibangun. Dengan demikian, pembangunan bisa berjalan aman dari sisi yuridis, administratif, sosial dan ekonomi masyarakat. Agar nantinya bisa tepat mutu, tepat guna dan tepat manfaat serta bermaslahat bagi masyarakat banyak.

“Jangan sampai rencana bagus ini justru akan memicu masalah. Karena itu, selesaikan dulu persoalan di awal secara tuntas agar proyek tidak berhenti di tengah jalan karena terjadi gejolak. Prinsipnya, seluruh elemen harus bijaksana dalam melangkah agar tidak salah arah dalam melaksanaka pembangunan,” tandasnya.

Penegasan juga disampaikan Hadi Santoso, anggota DPRD Jateng asal Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, ini berharap tidak muncul gejolak terkait rencana pemerintah untuk memulai tahapan pembangunan fisik Waduk Pidekso. Karena itu, dia mendorong pemerintah pusat untuk lebih mengedepankan pembicaraan dengan warga mengenai pembebasan tanah terlebih dahulu dibanding pembangunan fisik.

“Kalau bendungan dibangun terlebih dahulu, lalu bagaimana dengan warga yang terkena dampaknya. Lebih baik dibicarakan terlebih dulu. Ada ratusan keluarga yang rumahnya bakal tenggelam. Mereka harus dilindungi haknya. Sebelum dengan warga clear, jangan dulu dibangun,” katanya.

Hadi kemudian menyitir Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Regulasi itu menjadi acuan pembebasan lahan Waduk Pidekso. Di regulasi itu, ada dua mekanisme dasar pembebasan lahan. Yakni, dengan cara memberi ganti rugi atas dasar musyawarah dan pencabutan hak atas tanah.

Meski terdapat klausul berupa pencabutan hak atas tanah, pemerintah tidak serta merta dapat melakukan itu. Pemerintah wajib mengedepankan musyawarah dengan warga. Harus memperhatikan kepentingan umum tanpa menghilangkan hak warga,” tandasnya.

sumber:radarsolo.co.id

Tidak ada komentar:
Write komentar

Punya informasi terbaru yang ingin dimuat di web ini?. Hubungi kami di link ini:- https://t.co/quGl87I2PZ
Mau langganan informasi?