0852-9266-3693

Mau Pasang Iklan?

Informasikan Bisnis & Usaha Anda di Sini

09 Juli 2015

MENDES AJAK PEMDA BANGUN DAERAH PERBATASAN

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Taransmigrasi Marwan Jafar mengajak para kepala daerah dan pejabat pemerintah wilayah perbatasan bekerja lebih keras dalam mempercepat pembangunan perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kita harus komitmen untuk sinergis mulai dari tahapan perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan," ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Marwan mengatakan, pemerintah daerah harus diberi dukungan program dan politik anggaran yang lebih besar untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan Negara. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih masif terkait strategi percepatan pembangunan kawasan perbatasan kepada seluruh lapisan dan komponen masyarakat, terutama pihak swasta atau investor.
"Sosialisasi ini penting agar investor mau terlibat secara aktif untuk membangun dan mengelola wilayah perbatasan Negara secara bersama-sama,” terangnya.
Marwan juga mengingatkan bahwa pembangunan suatu bangsa harus bersifat inklusif, menjangkau dan mengangkat derajat seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah nusantara, termasuk di perbatasan negara. "Kita mesti maju dan makmur bersama, tidak maju dan makmur sendiri-sendiri," tukasnya.
Jika kesatuan bangsa diibaratkan sebagai rangkaian mata rantai, lanjut Marwan, maka kekuatannya terletak pada mata rantai terlemah. Hal ini memberikan makna bahwa jika Indonesia ingin kuat, maka marilah bersama-sama membangun daerah-daerah yang memiliki kinerja pembangunan terendah yakni di Daerah Tertinggal, Desa Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan.
Menteri Marwan menjelaskan, fokus pembangunan kawasan perbatasan berada pada lokasi prioritas atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pada tahun 2015 terdapat 187 lokasi prioritas yang tersebar di 41 Kabupaten/Kota. Dari 187 lokasi prioritas tersebut, sebanyak 56 kecamatan atau 40,29% yang berbatasan laut, 79 kecamatan (56,83%) berbatasan darat, dan 4 kecamatan (2,88%) memiliki perbatasan darat dan laut. Sedangkan jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1.700 desa/kelurahan.
Kondisi kawasan perbatasan Indonesia saat ini sebagian besar sangat memprihatinkan. Hampir 20% desa-desa di perbatasan belum terjangkau sinyal GSM. Sedangkan 45% lebih masih membutuhkan akses terhadap sumber energi listrik.
"Bahkan saudara kita yang tinggal di perbatasan sangat kesulitan sekedar untuk berkirim surat hal ini terlihat dari lebih dari 80% jumlah desa-desa di perbatasan yang kesulitan dalam mengakses warung pos dan telekomunikasi," jelas Marwan.
Selain itu, ketersediaan pelayan dasar termasuk pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah. Data menunjukkan, sekitar 80% desa-desa di perbatasan tidak mendapat layanan pendidikan yang baik dan 90% tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik, bahkan untuk pelayanan tingkat desa seperti Poskesdes dan Polindes masih perlu ditingkatkan.
Membangun wilayah perbatasan, lanjut Marwan, memiliki kompleksitas masalah yang cukup rumit. Karena itu perlu dibangun komitmen politik yang kuat dari semua pihak di berbagai tingkatan pemerintahan dan pada stakeholders, kemudian membuat master plan yang komprehensif, dan alokasi pembiayaan yang khusus sebagai stimulan dan atau perekat berbagai sumberdana yang ada.
Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pembangunan dalam konsep Nawa Cita atau Sembilan Agenda Prioritas Nasional. Agenda Prioritas yang terkait dengan percepatan pembangunan daerah perbatasan adalah pada Nawa Cita pertama, yaitu Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara. Kemudian Nawa Cita ketiga yaitu Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daaerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.
"Pembangunan kawasan perbatasan negara dalam lima tahun kedepan akan menjadikan kawasan yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, dengan sinergi antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan," tegasnya.
Dalam RPJMN 2014-2019 dinyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keamanan kawasan perbatasan.
Komponen-komponen dalam program prioritasnya meliputi pengembangan pusat-pusat permukiman potensial termasuk permukiman transmigrasi di daerah perbatasan; Peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi; Peningkatan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; penataan wilayah administratif dan tapal batas; Pengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya pertanian, perkebunan dan kehutanan.
“Kita juga harus membangun kerjasama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang keamanan, ekonomi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan daerah perbatasan,” tandas Marwan.

sumber: detik.com

Tidak ada komentar:
Write komentar

Punya informasi terbaru yang ingin dimuat di web ini?. Hubungi kami di link ini:- https://t.co/quGl87I2PZ
Mau langganan informasi?