0852-9266-3693

Mau Pasang Iklan?

Informasikan Bisnis & Usaha Anda di Sini

21 Januari 2016

LURAH SE WONOGIRI NGUDORASA KE KOMISI 1

      Berlakunya undang undang no 23 tahun 2014 dan undang undang no 6 tahun 2014 telah menyisakan beberapa permasalahan di tingkat desa dan kelurahan. Desa yang diatur dengan undang undang no 6 tahun 2014 telah mendapatkan anggaran dari APBN yang cukup besar sementara kelurahan yang diatur dengan undang undang no 23 tahun 2014 kesulitan penganggaran karena bukan berdiri sebagai SKPD sendiri melainkan sebagai perangkat kecamatan.

       Hal ini terungkap dalam publik hearing komisi 1 DPRD Kabupaten Wonogiri dengan Lurah se Kabupaten Wonogiri bersama SKPD terkait, Kamis 21 Januari 2016 di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri. Sugeng Shandy selaku ketua Komisi 1 membuka dan memimpin jalannya dengar pendapat yang dikuatkan oleh pimpinan dan anggota komisi 1.

       Choirul Anam, Lurah Tirtomoyo sebagai pimpinan rombongan mengungkapkan ada beberapa kendala di kelurahan dengan diberlakukannya undang undang no 23 tahun 2014 tersebut diantaranya kesulitan penganggaran untuk lembaga kelurahan seperti LPKK, LPM, Karang Taruna, RT RW dan lain lain. Selain itu kendala di kelurahan saat ini yang ada minimnya jumlah personil yang kadang tidak dibarengi dengan kemampuan kerja perangkat karena faktor usia dan lain sebagainya.

       Kesenjangan lain yang dijumpai di kelurahan dengan desa adalah kadang adanya aturan yang multitafsir sehingga penempatan kegiatan APBD kadang boleh diletakkan di desa tetapi tidak boleh di berikan di kelurahan. Hal ini disampaikan Sri Hariyanto politikus PKS asal Manyaran yang mengeluh karena adanya larangan dari SKPD terkait dalam pengalokasian aspirasi sehingga mengganggu keharmonisan dengan konstituen.

       Sriyanto, politisi dari Paranggupito menyampaikan dalam kegiatan Publik Hearing ini ada beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan antara lain; Komisi 1 memerintahkan bupati untuk memperhatikan SDM di kelurahan baik kemampuan maupun kesejahteraannya, memerintahkan bupati melalui SKPD terkait untuk menganggarkan seragam Linmas Hansip, bupati agar merancang anggaran di kelurahan yang sifatnya rutin dan tetap sesuai regulasi yang ada, bupati agar meninjau kembali anggaran APBD yang diperuntukkan kelurahan, mengusulkan agar bupati mengadakan kendaraan dinas untuk lurah, dan komisi 1 akan melakukan pendalaman tentang penataan kelurahan dengan mengkonsultasikan kepada pihak yang lebih tinggi.
      

Tidak ada komentar:
Write komentar

Punya informasi terbaru yang ingin dimuat di web ini?. Hubungi kami di link ini:- https://t.co/quGl87I2PZ
Mau langganan informasi?