0852-9266-3693

Mau Pasang Iklan?

Informasikan Bisnis & Usaha Anda di Sini

16 Februari 2016

TERKAIT DAMAYANTI, WALIKOTA SEMARANG DIPERIKSA KPK

Wali Kota Semarang, Hendi Hendrar Prihadi, dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 16 Februari 2016.

Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Sebagai saksi untuk tersangka AKH (Abdul Khoir)," kata pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

Selain Hendrar, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi lainnya dalam perkara ini. Di antaranya adalah Imran Sudin Djumadil (mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara), Subagiono (Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga), Ign Wing Kusbimantor (PNS) serta Jailani (tenaga ahli anggota DPR Komisi V, Yasti Soepredjo Mokoagow).

Dua orang tersangka dalam kasus ini yakni Damayanti Wisnu Putranti (anggota DPR) serta Abdul Khoir (Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama) juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Namun dalam kapasitas sebagai saksi.

KPK telah menetapkan Damayanti Wisnu Putranti sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Anggota Komisi V DPR dari Dapil Jawa Tengah itu disangka telah menerima suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

KPK menduga Damayanti dijanjikan uang sebesar SGD 404,000 untuk 'mengurus' proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). Suap diberikan kepada Damayanti secara bertahap melalui orang dekatnya yang bernama Dessy A Edwin serta Julia Prasetyarini. KPK kemudian berhasil membongkar kasus ini setelah melakukan tangkap tangan pada Rabu malam 13 Januari 2016.

Sebagai pihak yang diduga sebagai pihak penerima suap, Damayanti, Dessy, dan Uwi, disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara Abdul Khoir selaku pihak yang diduga memberikan suap, disangka telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sumber: vivanews.com

Tidak ada komentar:
Write komentar

Punya informasi terbaru yang ingin dimuat di web ini?. Hubungi kami di link ini:- https://t.co/quGl87I2PZ
Mau langganan informasi?